BUSER PRESS Online Majalah Hukum & Keadilan DITERBITKAN OLEH: Yayasan pers bercahaya BADAN HUKUM: Akta Notaris(AN).No.70 Tgl 02-06-2009.PPN NO.109 Tgl 04-09-2009. ALAMAT REDAKSI: Kantor Pusat : JL.Malino km 5 BTN Mawang Asri Blok AD 2 No.04- GOWA (MAKASSAR)SUL-SEL CONTACK PERSON: 085341490168 Dan Untuk Pasang Iklan Online Hubungi/WhatsApp 083139958999

Selasa, 06 Maret 2018

Keluarga Besar MJH Buser Press

Mohon Doa Restu
Para Tetua Adat, Pemuka Adat, Toko Adat, Dan Segenap Lapisan Masyarakat Desa,Kecematan, Dan Kabupaten Kota Se Sulawesi Selatan.
Atas Pencalonan
H.Ichsan Yasin Limpo,SH.MH Sebagai Gubernur Sulawesi Selatan Dan Ir.H.Andi Muzakkar.MH Sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2018-2023. Untuk Mewujudkan "Sulawesi Selatan Sejahtera"

Selasa, 06 Februari 2018

Selamat hari jadi ke-2 pemekaran mahalona Raya



Kab.Luwu Timur - Dengan semangat luwu timur terkemuka hari jadi mahalona raya momentum pengembangan kawasan pedesaan menuju penguatan kemandirian desa

Hari Jadi 5 Desa Yang Disingkat Dengan Sebutan Mahalona Raya Dihadiri Oleh Bupati luwu timur  ir.'H. Toriq husler,  Wakil Bupati Luwu Timur Irwan Syam,st Ketua DPRD Luwu Timur Amran Syam, SH, Kapolres Luwu Timur , Dandim Palopo Dan Jajaran Staf Kabupaten Luwu Timur.

Bupati Luwu Timur Dalam Sambutannya Mengatakan Bahwa Mahalona Raya ini Kaya Dengan Hasil Pertanian Utamanya Padi Dan Lada (Merica) Berbicara Soal Persawahan Di Mahalona Raya tentu daerah ini sangat berpotensi yakni kurang lebih 3000 Ha Yang bisa dijadikan Persawahan, Mengingat Potensi Yang Dimiliki Kelima Desa Yang Ada Di Mahalona Raya. Olehnya Itu Mahalona Raya Mendapat Perhatian Khusus, Untuk Tahun 2018 ini Mendapat Bantuan Dana Sebanyak 19 Milyar Untuk Perbaikan Jalan, Selain itu Bantuan Berupa Mesin Pemotong Padi Juga Akan Diberikan Ke Mahalona Raya. Tuturnya Lebih Lanjut.
(Tim Buser Press)

Minggu, 03 Desember 2017

Satgas Dana Desa Audit 2 Desa di Mamuju, Ini Hasilnya

MAMUJU - Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa, melakukan audit dua desi di Kabupaten Mamuju, Sulbar.Dua desa tersebut yakni Desa Batu Pannu, Kecamatan Mamuju, dan Desa Pasa'bu, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju yang dilaksanakan sejak empat hari yang lalu dan berakhir di Desa Pasa'bu.Koordinator Satgas Sulbar Mashudi, saat ditemui di Sekretariat P3MD Sulbar, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, mengatakan, pengawasan tersebut merupakan program audit random dari Kementrian Pembangunan Desa dan Pembangunan Daera Tertinggal yang bertugas untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dilakukan secara acak.

"Jadi kita memang pelaksanaan audit ini hanya dilakukan di dua desa sebagai sampel, dan kami turun sebanyak tujuh tim dan melibatkan Satgas wilyah, tenaga ahli infrastruktur dan pendamping lokal desa," kata Mashudi kepada TribunSulbar.com, Kamis (2/11/2017) malam.
Ia mengatakan, audit tersebut melakuan evaluasi dari kelembagaan desa, personil aparat dan dokumen-dokumen yang mereka harus dimiliki oleh pemerintah desa, termasuk bagaimana tata kelolah keuangan dan administrasi pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik
Sebab, kata Mashudi, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke semua desa di harapannya dapat menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga perputaran keuangan atau daya beli masyarakat disuatu desa dapat meningkat.
"Alhamdulillah, mereka sudah menjalankan program berdasarkan yang diharapka pemerintah pusat, meski pun harus diakui bahwa memang masih ada yang ingin diperbaiki, seperti penguatan pendampingan agar hasil yang diharapkan lebih optimal dari penggunaan dana desa," jelasnya.
"Kemudian laporan administrasi juga masih perlu diperbaiki dan keseimbangan dalam beban kerja, tidak boleh meletakkan beban kerja kepada salah satu orang saja, sebab banyak personi di desa termasuk tim pengelolah kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh kepada desa yang merupakan ujung tombak dalam pengelolaan dana desa sebab TPK yang harus membentuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh desa dan memiliki kewenang untuk membelanjakan uang untuk pengadaan barang yang dibutuhkan termasuk membayar upah pekerja," tambahnya.
Dalam rangka menyukseskan program pemerintah membangun desa, Mashudi menghimbau orang yang mendapat amanah di desa termasuk Badan Permusyawaran Desa (BPD) dapat menjadi tim work yang baik atau duduk semeja dan tidak ada meresa paling penting diatara yang lain dalam proses pelaksanaan pembangunan didesa.
"Tidak bisa ketika pengawas datang pemerintah desa tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan, sehingga semua harus terlibat mengatahui, kemudian pendamping desa harus maksimal, pendampingan bukan hanya mendampingi dalam hal pengelolaan dana desa tapi juga dalam hal pelaksanaan pemerintahan desa sebab undang-undang mengamanahkan pemerintahan desa dilaksanakan dibawa pendampingan," paparnya.
Olehnya, ia berharap para pendamping harus terlibat aktif memberikan saran-saran terhadap pemerintah desa mulai dari awal sehingga tidak ketinggalan.
"Mereka harus hadir dalam musrembang, harus menyaksikan dan memberi saran dan hal penyusunan rencana anggaran belanja desa, apapun yang dikerjakan harus ikut mengetahui, termasuk bagaimana desa membangun BUMDes sebab negara sudah memberikan batasan modal BUMDes sebanyak 100 juta per desa," tuturnya.


Nara Sumber,  http://makassar.tribunnews.com

Jumat, 06 Mei 2016

Ibu Desa Kalosi

(Mahalona) 

Peserta Lomba Muslim 

Kartini Pada Peringatan 

Hari Kartini Yang Dirangkaikan Dengan 

Hari Jadi Kab.Luwu Timur Ke 13 Di Kec.Towuti

Kab.Luwu Timur 

Sulawesi Selatan

Tim Penilai Lomba

Masak (H.Udin/Kepala Puskesmas Wawondula Kec.Towuti Kab.Luwu Timur Sul-Sel. Pada Peringatan Hari Kartini Yang Dirangkaikan Dengan Hari Jadi Kab.Luwu Timur Di Kec.Towuti Kab.Luwu Timur.